ULMWP Dijamin ‘Full Member’ di MSG

08.52.00

Delegasi pada pertemuan Menteri Luar Negeri MSG, di Fiji,
 16 Juni 2016 - Melanesian Spearhead Group secretariat

Jayapura – Dengan maupun tanpa kehadiran PNG dan Fiji pada KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) Desember mendatang, pemimpin Vanuatu, Kepulauan Solomon dan New Caledonia akan menjamin keanggotaan penuh West Papua di MSG.

Jaminan tersebut diberikan oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon, sekaligus ketua MSG, Manasseh Sogavare, setelah bertemu Ketua Asosiasi Free West Papua Vanuatu (VFWPA), Pastor Allan Nafuki, dan para pemimpin ULMWP Jakob Rumbiak, Benny Wenda, dan Andi Ayamiseba minggu lalu.

“Sekarang saya bisa pulang ke rumah di Pulau Erromango dan tidur dengan damai bersama cucu-cucu saya,” kata Allan Naruki seperti dilansir Vanuatu Daily Post Sabtu, (9/10/2016).

Naruki mengatakan, West Papua telah menderita akibat brutalitas kolonial dan kematian selama 54 tahun dibawah kekuasaan Indonesia. “Saya percaya, masanya sudah tiba bagi rakyat Melanesia di West Papua untuk menikmati penentuan nasib sendiri,” katanya dengan dengan yakin.

Dia juga menegaskan semua organisasi masyarakat sipil di PNG, Kepulauan Solomon, Vanuatu, New Caledonia, dan Fiji 100% mendukung sikap pimpinan MSG ini. “Saya mau tekankan, rasio dukungan (terhadap keanggotaan penuh ULMWP di MSG) itu 100%, sekali lagi 100%.”

Sebelumnya seperti dilansir Radio New Zealand (3/10), mantan perdana menteri Vanuatu, Barak Sope mengatakan MSG menjadi tidak efektif akibat ulah permainan (pemerintah) Fiji dan PNG.

KTT MSG, yang seharusnya dilakukan minggu-minggu ini, ditunda tanpa penjelasan. Hal ini terjadi karena MSG  berjuang untuk keanggotaan penuh ULMWP, yang ditolak oleh Indonesia.

Barak Sope, pendukung loyal kemerdekaan West Papua, mengatakan ketidakefektifan akibat ulah Fiji dan PNG ini, yang didukung Indonesia, telah membuat keputusan MSG terus tertunda-tunda terkait ULMWP.

“Saya kita ini permainan saja antara pemerintah PNG dan Fiji,” ujarnya. “Mereka bekerja sama dengan Indonesia, dan mereka tidak mendukung rakyat Melanesia di West Papua yang menghendaki kemerdekaan. Karena itu terus tertunda-tunda.”

Dia meminta agar ketiga anggota MSG lainnya, Vanuatu, Kepulauan Solmon, dan FLNKS-New Caledonia, harus terus jalan dan membuat keputusan tanpa Fiji dan PNG.

Pastor Nafuki, yang hadir dan kecewa karena keanggotaan ULMWP menjadi tertunda di KTT MSG Juli lalu, tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang terjadi di Honiara waktu itu. Namun sumber terpercaya mengatakan PNG dan Fiji keluar dari KTT tersebut.

“Sekarang mereka berulah lagi di Port Vila, membuat alasan serupa untuk menunda pertemuan,” ujar Nafuki yang padahal telah menyiapkan berbagai kegiatan masyarakat sipil untuk memastikan keanggotaan ULMWP pada KTT yang sedianya dilakukan Oktober ini.

Pada pertemuan dengan Ketua MSG minggu lalu, Nafuki memaparkan “rencana strategis” nya kepada Perdana Menteri Vanuatu, Perdana Menteri Solomon Manasseh Sogavare dan Victor Tutugoro-New Caledonia, untuk mencari terobosan guna menolong West Papua tanpa Fiji dan PNG.

“Sejauh yang dipahami masyarakat sipil, jika dua dari tiga anggota MSG hadir maka teruskan keputusan, namun mesti berhati-hati juga untuk tidak melanggar konstitusi MSG,” ujar Nafuki.

Dengan nada gembira, Nafuki lalu mengulang kembali respon Ketua MSG, Manasseh Sogavare, pada pertemuan minggu lalu.

Menurut Nafuki, PM Sogavare menegaskan jika Fiji dan PNG tidak hadir pada KTT MSG di minggu kedua atau ketiga Desember mendatang, tiga negara anggota tidak punya alternatif lain selain melanjutkan pertemuan dan memutuskan West Papua menjadi anggota penuh MSG.

Ketika ditanya bagaimana sikap Indonesia terkait rencana ini, Nafuki mengatakan, “itu tidak didiskusikan. Kepentingan saya hanya bagaimana caranya West Papua bisa menjadi anggota penuh MSG,” ujarnya.

Bagi Nafuki, konfirmasi Ketua MSG ini sudah memberi dia dan seluruh anggota VFWPA dan organisasi masyarakat sipil di Melanesia 100% harapan bagi perubahan nasib West Papua.

“Ini berita sangat baik bagi kami! Waktu itu kami duduk bersama dengan Andy (Ayamiseba), Benny (Wenda), dan Jacob (Rumbiak) dan jajaran saya di meja yang sama,” kata Nafuki.

Dikonfirmasi Jubi, Sabtu (9/10/2016), Andy Ayamiseba membenarkan pertemuan tersebut. “Betul, kami sudah lakukan pertemuan dengan PM Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, di Port Vila,” ujarnya.(*)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More ...

Rockin For West Papua Diluncurkan di Beberapa Negara

08.50.00

‘Rockin for West Papua’ di Sydney Opera House, Sabtu (8/10/2016)
 – AWPA Sydney/JUBI

Jayapura – Rize of the Morning Star menyelenggarakan parade musik global bertajuk Rockin for West Papua dari 30 September 2016 sampai setidaknya 30 Oktober 2016.

Festival musik, seni, dan kebudayaan global itu ditujukan untuk membangkitkan kesadaran terhadap genosida dan pelanggaran HAM masyarakat asli West Papua.

Di Australia, rangkaian acara ‘Rockin’ For West Papua’ (R4WP) diselenggarakan di Sydney , Melbourne, Brisbane, Darwin, Hobart, Perth, Gold Coast, Lismore & Newcastle. Sementara di beberapa negara lainnya seperti Inggris, Afrika Selatan, Selandia Baru, dan Belanda juga menyelenggarakan acara serupa.

Menurut Ronny Kareni, salah seorang musisi dan aktivis asal Papua yang menjadi motor Rize of the Morning Star, Rockin for West Papua bersolidaritas untuk  Perdamaian, Kebebasan, dan Penentuan Nasib Sendiri di West Papua.

“Kami percaya musik dapat bangkit melawan tirani, kami percaya dapat berperang dengan bersenjatakan musik, dan kami juga percaya dapat menggunakan musik untuk bersatu dan melawan penindasan,” ujarnya ketika dihubungi Jubi Senin (10/10/2016).

Sabtu (8/10) lalu salah satu rangkaian acara digelar di pelataran Sydney Opera House, Sydney Australia, berlangsung meriah. “Ratusan orang menyaksikan dan antusias terhadap pagelaran musik dan budaya Papua,” kata Ronny lagi.

 R4WP dan Rize Of The Morning Star mengajak para musisi, artis-artis dan siapapun yang mau terlibat mendukung kampanye kemanusiaan West Papua.

 “Kita mengorganisir dukungan agar pemerintah Indonesia, AS, Asutralia dan Inggris tahu bahwa kita berdiri bersolidaritas untuk West Papua. Kami beri hormat pada para musisi dan artis yang menggunakan hak independen mereka untuk jadi  suara bagi orang-orang tak bersuara di West Papua” ujar Ronny.

R4WP menyatakan solidaritasnya pada rakyat West Papua, rakyat bangsa-bangsa pertama (masyarakat asli di dunia), dan musik sebagai ‘senjata’ penyampaian pesan.(*)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More ...

Komunike PIF ke-47 Soal West Papua, ULMWP: Bukti Komitmen!

09.12.00

Sekjen ULMWP, Octovianus Mote. (IST)

Jayapura — Isu kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Papua Barat berikut perjuangan penentuan nasib sendiri mendapat tempat tersendiri dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pacific Islands Forum (PIF) ke-47 tahun 2016 yang berlangsung di Pohnpei, ibukota negara federal Mikronesia, (8-10/9/2016). Perdebatan sengit hingga menelorkan satu poin sebagaimana tertuang dalam poin 18.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyambut satu kemenangan ini dengan sikap optimis, karena dalam forum resmi tersebut para pemimpin kunci di PIF bersuara untuk masa depan bangsa Papua.

“Pada tahun ini semua negeri telah mendukung Papua Barat. Bangsa Papua menang dalam hal dukungan untuk kita. Dukungan datang dari pemimpin kunci Pasifik,” kata Octovianus Mote, sekretaris jenderal ULMWP, usai penutupan KTT PIF ke-47.

Hasil komunike tersebut, bagi ULMWP, satu langkah maju yang akan terus didorong hingga ke tingkat yang lebih tinggi yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Optimisme sama juga diungkapkan Victor F. Yeimo, tim kerja ULMP dalam negeri. “Sangat yakin komitmen negara-negara PIF, terutama Polinesia dan Micronesia yang akan bertindak, bukan dalam kata-kata saja, tetapi tindakan hingga ke PBB,” ujarnya melalui pesan singkat ke suarapapua.com, malam ini.

Ia menambahkan, “ULMWP juga telah diinformasikan bahwa Pacific Islands Coalition on West Papua (PCWP), yang termasuk Solomon Islands, Vanuatu, Republik Kepulauan Marshall, Nauru dan Tuvalu bersama dengan Pacific Islands Association of NGO (PIANGO) akan tetap bekerja bersama CSO yang lain untuk intervensi kemanusiaan dari PBB, serta mendorong penentuan nasib sendiri (self determination) untuk West Papua di Sidang Umum PBB dan mengangkat masalah ini dengan Sekjen PBB.”

Selain itu, beber Victor, Sekretaris PIF sendiri dalam press release menegaskan bahwa pembicaraan antar pemimpin Pasifik jelas bahwa semua ingin mendorong West Papua ke PBB. (Baca juga: Yeimo: PIF Leaders Dorong West Papua ke PBB)

Dikabarkan, Emele Duituturaga, direktur eksekutif PIANGO, menyatakan, Australia dan New Zealand Baru berperan besar secara geopolitik hingga membuat hasil komunike kali tentang Papua Barat belum maksimal menjawab desakan masyarakat akar rumput di kawasan Pasifik.

Meski demikian, isu pelanggaran HAM Papua sebagai satu agenda PIF, adalah capaian penting yang akan didorong lebih lanjut. Apalagi, kata Emele, Perdana Menteri Samoa yang merupakan ketua PIF berikutnya, sudah menunjukkan sinyal untuk menggelar pertemuan 16 anggota CSO bersama semua pimpinan PIF pada tahun depan di Samoa.

Bagi Emele, usulan Perdana Menteri Samoa sebagai terobosan yang bagus untuk memberi tekanan lebih besar pada isu politik West Papua.

Sikap Perdana Menteri Samoa, kata Yeimo, jelas. “Perdana Menteri Samoa akan bekerja sama membangun dialog dengan CSO dalam program tahun depan sebagai tindak lanjut komitmen terhadap West Papua,” tandas ketua umum KNPB.

Victor menjelaskan, “Isu yang disebut sensitif adalah soal hak penentuan nasib sendiri sebagaimana yang didorong oleh wakil-wakil dari 16 CSO di TROIKA tetap menjadi fokus para pemimpin PIF, walaupun memang Australia dan New Zealand dengan pertimbangan geopolitik dan ekonomi memperhalus hasil komunike bersama PIF Leaders.”

Upaya mendapat dukungan dari negara-negara, menurutnya, tetap terus berlanjut hingga ke PBB untuk mendapat hak penentuan nasib sendiri.

“Dukungan gerakan sosial dan politik di Pasifik merupakan penentu bagi West Papua ke depan,” tegasnya. (Mary Monireng)

Sumber : http://suarapapua.com/

Read More ...

Yeimo: PIF Leaders Dorong West Papua ke PBB

20.44.00

Ilustrasi

Jayapura — “Para pemimpin mengakui sensitivitas isu Papua dan setuju bahwa tuduhan pelanggaran HAM di Papua tetap menjadi agenda mereka. Para pemimpin juga menyepakati pentingnya dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait dengan isu ini.”

Ini bunyi poin 18 dari komunike bersama para pemimpin Pasifik yang tergabung dalam Pacific Islands Forum (PIF) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 yang berlangsung di Pohnpei, ibukota negara federal Mikronesia, 7 hingga 11 September 2016.

Hal ini senada dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PIF, Dame Meg Taylor yang berbicara sebelum KTT ini berlangsung. Menurutnya, isu Papua dianggap sensitif oleh beberapa pemerintah di Pasifik walaupun isu tersebut tetap masuk dalam agenda untuk dibahas.

Victor F. Yeimo, tim kerja ULMWP yang juga ketua umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), mengatakan, perjuangan bangsa Papua makin menggema di tingkat internasional dengan dukungan dari negara-negara Pasifik.

“Satu langkah kita, negara-negara Pasifik sudah membulatkan tekad untuk dorong masalah hak penentuan nasib sendiri dan persoalan pelanggaran hak asasi manusia ke PBB,” demikian Yeimo kepada suarapapua.com melalui keterangan tertulis, malam ini.

Tentang komunike PIF ke-47 tahun 2016, sedikitnya 46 poin terbagi dalam 19 bagian yang dihasilkan di akhir KTT kali ini.

Ia menyebutkan tiga poin penting bagi Papua Barat dari komunike bersama para pemimpin negara-negara Pasifik.

Pertama, negara-negara Pasifik mengakui sensitifitas masalah politik West Papua.

Kedua, PIF menyetujui agar tetap menempatkan masalah HAM dalam agenda.

Ketiga, menjaga untuk melakukan dialog konstruktif dengan Indonesia.

KTT dihadiri pemimpin negara dan pemerintahan Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Republik Nauru, Selandia Baru, Papua Nugini, Republic of Marshall Islands, Samoa, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu.

Solomon Islands diwakili Deputi Perdana Menteri, sedangkan Fiji, Niue dan Republik Papau diwakili menteri luar negeri. Kiribati diwakili utusan khusus.

Selain anggota, KTT kali ini dihadiri pula anggota associate, yaitu French Polynesia, Kaledonia Baru dan Tokelau yang diperkenankan turut dalam sesi-sesi resmi.

Peninjau di KTT PIF adalah The Commonwealth of the Northern Marianas Islands, Timor Leste, Wallis dan Futuna, Bank Pembangunan Asia, the Commonweath Secretariat, PBB, the Western and Central Pacific Pacific Fisheries Agency (PIFFA), Pacific Power Association (PPA), Secretariat of Pacific Community (SPC), Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) dan the University of the South Pacific (USP).

Sesuai keputusan, KTT PIF tahun depan akan diselenggarakan di Samoa, sedangkan KTT PIF 2018 di Nauru dan 2019 di Tuvalu.

Salah satu keputusan penting dari KTT PIF ke-47, diterimanya French Polynesia dan Kaledonia Baru sebagai anggota penuh. Di mata sementara kalangan ini sebuah keputusan berani karena French Polynesia dan Kaledonia Baru adalah wilayah kekuasaan Prancis, yang pada KTT ini diwakili dua organisasi yang berjuang untuk menggelar penentuan nasib sendiri. (Mary Monireng)

Sumber : www.suarapapua.com

Read More ...

TRWP Secara Resmi Keluarkan UU Revolusi West PAPUA

20.38.00

Lambang Negara West PAPUA

Dari Sekretariat-Jenderal Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP) menyampaikan informasi menyusul pembocoran peristiwa penting yang telah terjadi dalam sejarah perjuangan kemeredkaan WEST PAPUAdari Markas Pusat Pertahanan (MPP) TRWP bahwa Negara WEST PAPUA, Bangsa PAPUA dan TanahPAPUA di bagian barat Pulau New Guinea kini telah dengan resmi, di era revolusi kemerdekaan WESTPAPUA, memiliki sebuah "Undang-Undang Revolusi WEST PAPUA" (disingkat UURWP).

URWP berfungsi sebagai Dasar Hukum bagi semua komponen perjuangan PAPUA Merdeka melandasi perjuangan ini sehingga dalam perjuagnan ini kita tidak dianggap berjuang sebagai LSM/ ORMAS, tetapi kita berjuang dalam sebuah format yang menunjukkan kita telah siap menjalankan pemerintahan Republik WEST PAPUA.

UURWP ini juga perlu dalam rangka memberikan gambaran kepada para sponsor dan pendukung kemerdekaan WEST PAPUA melihat sejak dini wajah WEST PAPUA setelah NKRI keluar dari Tanah Leluhur bangsa PAPUA.

Dari Sekretariat-General TRWP, Lt. Gen Amunggut Tabi menyatakan UURWP diterbitkan oleh MPPTRWP dalam rangka mendorong Parlemen Nasional WEST PAPUA (PNWP) untuk segera mensahkan UURWP atau Undang-Undang yang akan menjadi dasar bersama dalam perjuangan kermedekaanWEST PAPUA. Menurut Tabi dalam suratnya yang diterima redaksi PMNEWS,

UURWP merupakan pijakan hukum perjuangan PAPUA Merdeka, karena kita sudah mendapatkan dari negara-negara merdeka dan berdaulat di kawasan Melanesia dan Pasifik Selatan sehingga kita harus segera tampil sebagai perjuangan yang berbasiskan hukum, perjuangan yang sudah siap mengarah kepada sebuah pemerintahan Revolusioner atau Pemerintahan Transisi Negara Republik WEST PAPUA.

Sudah waktunya kita berbicara sebagai negarawan dan pemimpin bangsa PAPUA, negaraWEST PAPUA. Kami sudah sah diterima sebagai anggota MSG. Dukungan PIF sudah jelas. Proses menuju pembentukan Negara WEST PAPUA sudah matang. Kita harus menyambut perkembangan ini dengan persiapan-persiapan internasl sejak dini. Kalau tidak, negara akan lahir tanpa fondasi yang jelas.

Gen. Tabi melanjutkan dalam pesannya bahwa PNWP segera mengambil langkah-langkah konkrit mewujudkan sebuah Dasar Hukum yang jelas untuk perjuangan PAPUA Merdeka. Kalau tidak kita akan dianggap melanggar UU kolonial. Tabi mengatakan,

Selama ini kita dianggap melanggar hukum kolonial, karena tanah PAPUA di bagian Barat pulau New Guinea ini berada dalam status tak berhukum. Hukum yang berlaku selama ini ialah hukum asing, hukum paksaan, hukum penjajah. Dengan pemberlakukan UURWP, maka wilayah WEST PAPUA, Negara Republik WEST PAPUA, pemerintahan Negara WESTPAPUA dalam pimpinan ULMWP sudah punya dasar hukum yang formil dan jelas sehingga tidak ada yang salah arah dalam mewujudkan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

Amunggut Tabi kembali menegaskan,

Dengan pemberlakukan UURWP ini, per tanggal 13 September 2016 besok hari, Wilayah hukum teritorial WEST PAPUA telah memiliki Payuing Hukum untuk selanjutnya diperealisasikan sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan NKRI.

Sekretaris-Jenderal TRWP kembali menegaskan bahwa tugas-tugas administrasi dalam rangka persiapan kemerdekaan West Paupa yang telah dijalankan oleh Sekretariat-Jenderal berdasarkan Surat Tugas yang diberikan oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi kini memasuki tahapan penghabisan karena tugas administrasi dalam mempersiapkan sebuah Negara dan pemerintahan WEST PAPUA telah selesai.

Berdasarkan Perintah Panglima TPN/OPM Jenderal TPN/OPM MATHIAS WENDA tahun 2006, maka sebuah Komite Persiapan Kemerdekaan WEST PAPUA telah bekerja dan kini telah menghasilkan sejumlah dokumen penting bagi perjuangan kemerdekaan Wset PAPUA. Sebelumnya telah diterbitkan Surat Keputusan Panglima Tertinggi Komando Revousi Disiplim Militer TRWP, yang berisi semua hal tentang gerilyawan perjuangan PAPUA Merdeka.

Surat Keputusan tentang Disiplin ini dikeluarkan setelah sayap militer perjuangan PAPUA Merdeka dipisahkan dari sayap politik, yaitu organisasi induk bernama Organisasi PAPUA Merdeka (OPM) dan sayap militer diberi nama Tentara Revolusi WEST PAPUA.

Organisasi PAPUA Merdeka dalam bahasa Inggris disebut Free WEST PAPUA Campaign telah berkampanye dari basis di Kerajaan Inggris dan dalam proses perjuangan sejak itu telah mengerucut menjadi wadah yang telah diakui di pentas politik regional dan global bernama ULMWP (United Liberation Movement for WEST PAPUA - Serikat Pergerakan Pembebasan untuk WEST PAPUA). Oleh karena itu semua pihak diharapkan bersatu dan mendukung langkah ULMWP.

Surat Keputusan Panglima Tertinggi Komando Revolusi tentang Undang-Undang Revolusi WESTPAPUA, yang dokumen aslinya akan segera beredar dan disosialisasikan ke seluruh dunia ini berisi dasar hukum untuk perjuangan kemerdekaan WEST PAPUA.

Gen. Wenda melalui Sekretariat-Jenderal berpesan agar semua pihak mempelajari dan menaati UURWP ini sebagia hukum formil resmi dari bangsa PAPUA, untuk wilayah teritorial Negara WEST PAPUA.

Ada dua pesan penting tercantum di dalam UURWP ini, yaitu

1. Pertama, agar dalam tempo yang ditentukan sesuai SK ini, agar PNWP segera menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus untuk pengesahan UURWP; dan melakukan Amandemen di mana saja dianggap perlu. Agar PNWP tidak berbicara politik, tidak berkampanye ke sana-kemari mencampuri urusan para diplomat dan politikus dari ULMWP, tetapi memfokuskan diri menuntaskan Undang-Undang, dan peraturan-peraturan perjuangan PAPUA Merdeka.
2. Kedua, agar dalam tempo sebagaimana ditentukan dalam UURWP ini, PNWP segera memberikan mandat kepada ULMWP untuk membentuk Pemerintahan Transisi Republik WEST PAPUA, dengan menetapkan Istana Kepresidenan Transisi di salah satu negara di kasawan Pasifik Selatan, dengan selanjutnya dengan segera mengangkat para diplomat, Duta Besar dan menyelenggarakan Pemerintahan berdasarkan UURWP.

Sumber : http://papuapost.com/

Read More ...