Papua Beri Contoh Indahnya Kebersamaan, Remaja Masjid Bantu Pengamanan Misa Natal

04.28.00

ilustrasi

TIMIKA - Puluhan pemuda dan remaja masjid akan membantu pengamanan misa dan kebaktian Natal 2016, di gereja-gereja di Kota Timika, Papua.

Ketua Panitia Hari-hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Mimika, Laitam Gredenggo, di Timika, Sabtu, mengatakan mengutus 84 orang pemuda, remaja dan para ustadz untuk bersama-sama elemen lainnya mengamankan perayaan Natal 2016 di gereja-gereja di Timika.

Kehadiran relawan dari berbagai agama untuk membantu pengamanan ibadah Natal di Timika itu dikoordinir oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mimika.

"Kami mengutus 84 orang pemuda, remaja masjid beserta tokoh-tokoh umat Islam untuk membantu pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Penempatan mereka di titik-titik mana saja semua akan diatur oleh FKUB," kata Laitam.

Laitam mengatakan sudah merupakan kebiasaan di Timika dimana setiap perayaan hari-hari besar keagamaan semua umat beragama mengambil bagian terutama dalam hal pengamanan.

"Dari dulu di Timika sudah seperti ini. Kalau hari raya Natal dan Paskah, yang bertugas mengamankan di gereja-gereja yaitu kami dari Islam, Hindu dan Budha. Demikianpun sebaliknya kalau hari raya Lebaran maka teman-teman Katolik dan Protestan serta Hindu dan Budha yang membantu pengamanan," ujar Laitam.

Dengan adanya sikap saling hormat-menghormati dan saling menghargai seperti itu, Laitam berharap semangat toleransi antarumat beragama di Mimika terus terjalin dengan baik.

"Kami seluruh umat Islam di Kabupaten Mimika siap mendukung penuh pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Kami juga mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kami kaum Nasarani," kata Laitam yang merupakan tokoh Muslim Kabupaten Mimika kelahiran Fakfak itu.

Sekretaris Daerah Mimika Ausilius You meminta semua komponen di wilayah itu bersama-sama menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban selama perayaan Natal hingga Tahun Baru 2017.

"Kami harapkan suasana Natal dan Tahun Baru di Mimika kali ini aman dan damai," ujarnya.

You mengingatkan agar tempat-tempat hiburan malam tutup total mulai Sabtu ini hingga Senin (26/12/2016).

Sementara itu gereja-gereja di Kota Timika sudah mempersiapkan diri melaksanakan ibadah perayaan Natal sejak beberapa hari sebelumnya.

Di Gereja Katedral Tiga Raja Timika dan Gereja St Stefanus SempanTimika, panitia menambah tenda di halaman gereja untuk menampung umat yang akan mengikuti Misa Malam Natal pada Sabtu malam dan Misa Hari Raya Natal, Minggu (25/12/2016).

Di Gereja Katedral Tiga Raja Timika, misa Malam Natal berlangsung dua kali yaitu pada pukul 17.00 WIT dan pada pukul 20.00 WIT. (ANTARA)

Sumber : http://www.tribunnews.com/

Read More ...

Kitab Suci, Rohaniwan dan Penjajahan di Papua

15.14.00

Ilustrasi oleh Alit Ambara (Nobodycorp)

Oleh: Mbagimendoga Uligi

Rohaniwan yang memikul Kitab Suci sedang menghambur-hamburkan ayat-ayat Kitab Suci tanpa makna Teologi di Papua. Para Rohaniwan mengutip ayat-ayat Kitab Suci untuk memuji-muji pemerintah, menginjak-injak jemaatnya dengan cara mengajak jemaat tunduk kepada pemerintah.

“Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah,” khotbah para Rohaniwan mengutip surat Paulus kepada Jemaat di Roma (Rm 13:1-3) di media-media lokal di Papua sejak 50 tahun lalu.

Soalnya, sejak kapan Allah menetapkan pemerintahnya di Papua? Apakah benar pemerintah Indonesia di Papua ditetapkan Allah? Apa indikator pemerintah Indonesia di Papua suatu pemerintahan yang ditetapkan Allah? Pemerintah yang ada suatu penetapan Ilahi adalah satu omong kosong para Rohaniwan. Rohaniwan asal mengutip dan mengajar surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini untuk Jemaat di Papua.

Karena asal mengutip, seorang Rohaniwan yang mestinya bertugas mengajak dan menuntun jemaatnya keluar dari lingkaran setan kekuasaan yang menindas dan membunuh malah mengajak jemaat menerima perilaku pemerintah yang barbar. Rohaniwan lanjut mengutipnya begini: “Sebab itu, barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan barang siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya.”

Kutipan ini jelas-jelas sang Rohaniwa menutup mata dengan pembunuhan orang Papua atas nama penerapan hukum Negara kesatuan Republik Indonesia di Papua. Pembunuhan atas keutuhan Negara dianggap lebih penting daripada keutuhan Jemaatnya. Keutuhan perpuluhan imbalan dari khotbahnya lebih penting daripada keutuhan Jemaatnya. Keberlanjutan pendudukan dengan bedil dianggap lebih penting daripada penghabisan umat Tuhan.

“Khotbah yang mementingkan perpuluhan itu wajah Gereja yang memeras dan menjajah umat Tuhan atas nama iman. Rohaniwan menjual ayat-ayat Kitab Suci,” ujar Yulaghap Yuwukha.

Rohaniwan macam ini kalau dibaca dalam kerangka kitab Perjanjian Lama: Nabi-nabi murni dan nabi-nabi palsu atau nabi pemerintah. Nabi murni dan pemerintah sangatlah beda dari asal usul hingga kepentingan dari khotbahnya. Nabi-nabi murni muncul secara alami. Tidak ada pengangkatan atau pelantikan sebagai nabi. Kehidupannya bisa saja sama seperti masyarakat lain. Kerja kebun dan mengurus keluarganya. Kemudian menyampaikan ilham dengan situasi sosial politik dan keagamaan yang berlangsung kepada masyarakat.

Nabi-nabi pemerintah adalah nabi-nabi yang dilantik dan diakui pemerintah supaya menafsir dan mendoakan sesuai dengan kepentingan pemerintah. Karena itu, Rohaniwan macam ini yang dibawa-bawa untuk mendoakan acara-acara pemerintah. Mereka menyampaikan khotbah-khotbah sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Kita kembali ke Surat Paulus. Para Rohaniwam memang sangat tidak salah mengutipnya surat sang Rasul. Hanya, para Rohaniwan ini mengutip ayat itu tanpa melihat konteks Rasul Paulus menulis surat itu kepada Jemaat di Roma. Rohaniwan mengutip ayat itu begitu saja, lalu memuntahkannya kepada Jemaat. Jemaat yang aman dengan Kitab Suci mengamininya atau menolaknya, namun tidak pernah tunjukkan penolakannya.

Supaya kena konteks, para Rohaniwa mestinya membaca ayat itu dalam konteks jemaat Kristen di Roma atau membacakannya dalam konteks Jemaat Kristen di Papua. Kalau bicara konteks Jemaat Roma, waktu itu Jemaat di Roma berada dalam tekanan pengejaran dan pembunuhan dari orang Yahudi dan orang Roma yang tidak beragama Kristen maupun konflik internal komunitas Yahudi yang menganut Kristen waktu itu.

Karena itu, dalam konteks itu, Paulus menulis surat untuk mengajak Jemaat Roma tetap beriman kepada Yesus dengan nasehat-nasehatnya. Ia menasehati supaya tetap melihat Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan, bukan hukum Yahudi atapun pemerintahan yang berkuasa. Paulus menekan saling melayani dalam kerendahan hati sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus.

Ketika menafsir ayat pilihan kaum penjajah itu, Teolog asal Belanda, Groenen OFM mengatakan, memang ayat itu menjadi nasehat Paulus soal hubungan orang percaya dengan Negara, yang dinilai cukup positif. Penilaian positif menjadi penekanan utama dan mesti dimengerti dalam kerangka teologi Paulus dalam Surat Roma.

Sudah tersirat jelas, menurut Gronen, Teologi Paulus dalam Surat Roma dapat dirumuskan “melalui pewartaan Injil semua orang berdosa dibenarkan Allah karena percaya kepada Yesus”. Percaya terhadap misi Yesus historis maupun imanen. Misi Yesus historis sudah jelas memperjuangkan pembebasan manusia. Yesus berjuang membebaskan manusia dari egoisme menguasai dan memeras yang terjadi dalam pemerintahan kekaisaran Romawi yang berkuasa ketika Yesus memperjuangkan pembebasan.

Ketika berbicara konsep suatu Negara, Agustinus, Uskup Hipo, dalam bukunya “City Of God”, menguraikan konsep Negara dan hubungan pemerintahan dan rakyat. Agustinus membedakan negara menjadi dua: negara Surgawi dan negara Duniawi. Agustinus mengatakan, negara Duniawi diperintah oleh manusia. Manusia memimpin dan memerintah penuh dengan keegoisan, kebencian, kejahatan, dan peperangan.

Konsep sebaliknya, Agustinus menggambarkan negara Surgawi dipimpin dan diperintah oleh Allah. Allah memimpin dan memerintah negaranya penuh kebijaksanaan, keadilan, kebenaran dan kedamaian. Singkatnya, negara Surgawi diperintah Allah dengan cinta dan pelayanan, serta negara sekular diperintah oleh manusia penuh kebencian demi cinta dirinya.

Kalau begitu, apakah negara Surgawi itu identik dengan lembaga Gereja tempat para Rohaniwan mengadu nasib dan negara Duniawi itu identik dengan lembaga negara pemerintah? Agustinus tidak mempersoalkan konsep kedua negara sebagai lembaga organisasi Gereja dan politik, melainkan sebagai cara hidup. Cara hidup yang ditunjukkan oleh manusia pertama, Adam dan Hawa, Kain dan Habel, yang kemudian diwariskan kepada kita. Kita menerima dan meneruskan warisan itu dalam hidup kita sebagai manusia yang mencintai kejahatan dan kebaikan. Kejahatan sebagai hakikat dari negara sekular dan kebaikan sebagai negara surgawi.

Penggambaran itu menjadi jelas kalau hubungan pemerintah Indonesia dan Jemaat di Papua sudah negatif dengan kejahatan Negara sebagai satu cara hidup, apa artinya para Rohaniwan mengajak jemaat tentang ketaatan terhadap pemerintah? Apakah hubungan positif para Rohaniwan yang makmur dan sejahtera harus menjadi ukuran Jemaat yang menderita, yang punya hubungan negatif harus tunduk kepada pemerintah? Ataukah Jemaat harus menderita demi hubungan positif Rohaniwan dengan Negara?

Penulis adalah tukang angkat barang di pelabuhan Port Numbay, tinggal di Hollandia.

Sumber : www.suarapapua.com

Read More ...

Aktivis dan Tokoh Gereja Minta Kapolda Papua Tinjau Wacana Maklumat Demo

12.44.00

Pater John Djonga saat memberikan keterangan pers di Wamena. (Foto: Elisa Sekenyap - SP)

Wamena — Pater John Djonga menilai, rencana Polda Papua mengeluarkan maklumat mengenai dasar dan aturan menyampaikan pendapat di muka umum di Papua adalah sebuah tindakan berlebihan, karena Negara Indonesia adalah Negara demokrasi sehingga tidak boleh dibatasi dengan maklumat itu.

“Contoh, salah satu staf di dinas untuk menyelesaikan suatu masalah, kepala dinasnya tidak menghiraukan. Salah satu unsur demokrasinya adalah demo-demo. Biarkan mereka bicara atau demo dengan cara mereka sendiri, asal tidak anarkis dan mengganggu orang lain,” kata Pater Jonhn Djonga di Wamena, Rabu (22/6/2016) siang tadi.

Dia lalu mengatakan, di seluruh dunia untuk siapa saja yang hendak melakukan demonnstrasi diberi ruang seluas-luasnya, sehingga di Papua atau Indonesia hal itu juga yang harus dilakukan.

Katanya, di Jenewa, didepan Kantor PBB, terkait soal PBB siapa saja yang mau melakukan demo diberi ruang untuk melakukan demonstrasi.

“Kita semua akui kebebasan berekspresi ini, tinggal polisi bagaimana memberi keamanan dan kenyamanan, bukan melarang mereka. Karena justru kalau melarang kelompok anak-anak kita ini bisa buat sesuatu yang lain lagi dan itu polisi akan semakin sibuk lagi,” pungkasnya.

Sehingga Pater John meminta, maklumat yang direncanakan akan dikeluarkan Polda Papua segera ditinjau kembali.

“Kalau hanya sekedar melarang orang demo, maklumat itu ditinjau kembali. Undang-undang kebebasan menyampaikan pendapatkan sudah ada, asal memang melakukan demo tidak anarkis, menggangu orang lain dan tidak juga merugikan orang lain,” tandasnya.

Arkilaus Baho,  aktivis Papua memberi catatan khusus  terhadap wacana tersebut. Menurutnya, maklumat Polda Papua itu malah menghidupkan pola lama dan itu bakal bikin wajah Indonesia makin suram lantaran paranoid separatisme.

“Keutuhan NKRI tidak bisa dijaga dengan cara mengkriminalkan para pejuang Papua, sebab pendekatan sudah gagal total. Sejak Papua di NKRI, ratusan orang Papua dipenjarakan, apakah metode tersebut membuat perjuangan Papua lepas dari NKRI surut? Tidak. Justru makin meluas,” kata Baho.

Baho juga mengatakan, polisi adalah produk reformasi 1998, maka semestinya Polda Papua tidak mengebiri reformasi sebagai alat perubahan.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau dalam rombongan kunjungan Menko Polhukam di Wamena mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengeluarkan maklumat Kapolda yang mengatur tentang dasar-dasar atau aturan hukum tentang penyampaian pendapat  di muka umum.

“Bahwa siapa saja berhak menyampaikan secara normative, tetapi ada penekanan bagi KNPB, PRD dan afiliasinya yang kita anggap muaranya separatis. Melawan Negara dan melawan pemerintah yang sah,” pungkas Kapolda di Wamena.(Elisa sekenyap)

Sumber : http://suarapapua.com/

Read More ...

Luhut ke Wamena, John Jonga: Untuk Selesaikan Kasus HAM di Papua Harus Libatkan Keluarga Korban

12.40.00

Pater John Djonga saat memberikan keterangan pers di Wamena. (Foto: Elisa Sekenyap - SP)

Wamena — Pater John Jonga, Pr, tokoh gereja di Papua mempertanyakan, kunjungan Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, baru-baru ini yang dalam lawatannya memaparkan sejumlah program pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. 

Menurut Pater John, apa yang dilakukan Menko Polhukam sebenarnya baik, tetapi terkesan mengambil alih tugas dari menteri yang memang bertugas di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

“Ini saya mempertanyakan, ini orang rakus atau memang karena mau memperbaiki Indonesia. Karena hampir semua aspek ada menterinya, beliau ambil alih semua. Saya senang juga dia (Menko Polhukam) sebenarnya ada usaha untuk menyelesaikan, hanya saja ambil alih tugas menteri lain,” kata Pater John di Wamena, Rabu (22/6/2016) siang tadi.

Disisi lain kata Pater John, untuk dugaan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, Menko Polhukam berkeinginan menyelesaikannya, namun para aktivis HAM yang ia undang mungkin hanya tahu data tanpa mengetahui persoalan sesungguhnya.

“Sebenarnya, beliau atau negara mau serius, ya undang para korban-korban pelanggaran HAM itu, terlebih keluarga-keluarga korban. Kalau itu benar-benar mau selesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua,” ujar peraih Yap Thiam Hien Award 2009 ini.

Pater John juga menilai, penyelesaian dugaan kasus HAM di Papua ini tidak boleh dilakukan oleh pihak militer.

“Sebaiknya suruh orang yang netral yang mungkin tidak terlibat tanganya darah. Ada banyak komentar dari masyarakat Papua bahwa, beliau itu kan jenderal tentara, sudah jelas dimana-mana di Tanah Papua sampai sekarang sudah jelas pelakunya mereka itulah yang pegang senjata. Itu militer dan polisi,” bebernya.

Sehingga, sekali lagi kata Pater John, investigasi hingga penyelesaiannya yang melibatkan militer dan juga para aktivis mestinya tidak bisa.

“Undang para korban pelanggaran HAM itu, dan undang mereka yang bunuh tentara dan masyarakat sipil di hutan. Panggil mereka untuk dialog. Yang sekarang diundang kan para aktivis,” tuturnya.

Ia malah mempertanyakan, independensi tim investigas bentukan Jakarta yang disampaikan Menko Polhukam baru-baru ini di Wamena. Menurutnya, dari segi mana untuk menilai tim itu independen atau tidak.

“Yang menjadi komandan dalam tim ini kan pak Luhut, beliau adalah birokrat mewakili pemerintah Indonesia. Jika tim ini independen, mesti diluar pemerintah atau diluar menteri ataupun pejabat negara. Dia kan pejabat negara. Kalau tim ini mau betul-betul independen sebaiknya menurut saya harus dari masyarakat sipil,” jelas Pater John.

Ketika ditanya mengenai permintaan masyarakat Papua supaya tim investigasi internasional ke Papua untuk melakukan investigasi, kata Pater John, itu juga terlihat berlebihan, karena mengingat keamanan, geografis wilayah di Papua yang tidak bisa diakses hingga ke  kampung-kampung.

“Tetapi, jika tim investigasi internasional nekat ya bisa, tetapi juga masih banyak yang punya hati memperbaiki situasi di Papua. Jadi lebih baik dari dalam sendiri, tetapi yang independen yang bukan pajabat menteri. Yang ini sudah tidak independen lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Theo Hesegem, Ketua Jaringan Advokasi HAM Pegunungan Tengah Papua usai tatap muka dengan Menko Polhukam mengatakan, komitmen  dari Menko Polhukam untuk menyelesaikan kasus Hukum dan HAM itu baik, tetapi perlu keterlibatan semua pihak, terutama korban pelanggaran HAM.

“Kami harap semua orang terlibat. Dalam hal ini, KNPB, Dewan Adat dan bila perlu hadirkan OPM (Organisasi Papua Merdeka), supaya mereka juga bisa sampaikan pendapat, supaya penyelesaian ini bisa benar-benar. Termasuk keluarga korban sipil, tetapi hanya beberapa komponen seperti penyelesaiannya akan buntut,” kata Theo.(Elisa Sekenyap)

Sumber : http://suarapapua.com/

Read More ...

Aksi KNPB, Cara Tuhan “Menampar Wajah” Gereja di Papua

02.23.00

Ilustrasi Ribuan Massa KNPB saat demo di kantor DPR Papua, 21/5/2015. Jubi

Jayapura – Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja di Papua bersuara menyikapi berbagai dinamika yang terjadi di Papua belakangan ini serta rencana aksi demo damai Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Rabu (15/6/2016).

Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, Pdt. Benny Giay dalam keterangan persnya mengatakan, pihaknya melihat aksi-aksi damai KNPB sebagai cara Tuhan “menampar wajah” gereja-gereja yang dalam tugasnya sejak generasi lalu (mungkin sampai hari ini) tak menjalankan “peran profetisnya”.

“Melalui dinamika ini Tuhan berfirman kepada kami, “ada yang salah dengan sistem ini”. Mungkin lantaran gereja-gereja kami dalam tahun-tahun lalu telah menjadi korban politik stigma, sehingga terpaksa mendukung sistem yang menyengsarakan hak dan martabat kami. Kami mohon maaf,” kata Pdt. Benny Giay di Kantor Sindo Kingmi, Kota Jayapura, Selasa (14/6/2016).

Katanya, gereja memposisikan diri demikian lantaran paham ide Papua Baru atau Papua Merdeka yang diperjuangkan generasi kini dinilai lahir dalam konteks interaksi Papua dan Jakarta. Seperti halnya ide Indonesia Merdeka yang lahir dalam benak Soekarno dan Mohammad Hatta yang membakar semangat mereka melawan Belanda yang menyengsarakan rakyatnya. Begitu juga generasi muda Papua kini yang tampil untuk membebaskan diri dari sistem dan pihak yang menjaga sistem itu.

“Ide Papua Merdeka tidak masuk dalam benak generasi muda lewa mimpi secara tiba-tiba. Gejolak penolakan terhadap sistem yang menyengsarakan ini lahir dan ditumbuh kembangkan dalam suasana berhadapan denan bahasa-bahasa yang merendahkan martabat, kebijakan yang bias dan lain-lain. Penyelesaiannya harus menyeluruh, bertahap dan melibatkan banyak pihak,” ucapnya.

Sementara Presiden GIDI, Pdt. Dorman Wandikmbo mengatakan, KNPB adalah generasi Papua yang lahir sejak 1990 dan memikul beban sejarah pelanggaran HAM yang terus terjadi di tanah ini sejak 1960an. Belakangan ini pihak di Jakarta berupaya menyelesaikannya. Namun semangat untuk menyelesaikan beban itu berbeda dengan kenyataan. Aparat negara terus melalukan kekerasan berupa penangkapan aktivis KNPB, penangkapan dan pembunuhan warga dan berbagai hal lainnya yang terus terjadi di Tanah Papua.

“KNPB dan simpatisannya terus turun jalan dalam beberapa tahun terakhir. Kami melihatnya sebagai siasat generasi Papua yang lahir 1980an hingga 1990an menprotes sistem bicara lain main lain. Protes mereka terhadap sistem ini kami lihat bukan hanya protes terhadap petinggi negara tahun-tahun lalu yang mengurus sistem itu, namun juga semua elemen masyarakat sipil di tanah ini yang selama ini membiarkan sistem ini berjalan bertahun-tahun,” kata Pdt. Dorman.

Hal yang sama dikatakan Pdt. Herman Awom, pendeta yang pernah menjabat Wakil Ketua Sinode GKI di Tanah Papua. Ia mengajak semua pihak dalam melakukan aksinya tak emosional, tak mengeluarkan bahasa provokasi dan menyebar kebencian di masyarakat.

“Upaya membakar spanduk kelompok tertentu atau melarang dan mengusir berbagai unsur adalah kerja pihak yang tak ingin menjaga Papua tanah damai. Pemerintah segera mengambil langkah mencegah secara dini semua pihak yang ada. Baik dari unsur Papua atau lainnya yang bisa memperkeruh situasi dan kerukanan karena mengarah ke konflik horizontal dan antar etnis,” kata Pdt. Herman Awom.

Menurutnya, perlu kepala dingin menyiasati semua dinamika yang ada. KNPB, jika menggelar aksi damai, lakukan dengan semangat perjuangan damai. Tak emosional. Jauhi tindakan anarkis, menyebar bahasa kebencian, tak membakar bendera apapun.

“Himbauan yang sama kami sampaikan kepada semua jemaat dan masyarakat Papua. Kepada Kapolda dan Pangdam, agar mengawal aksi KNPB membawa beban masa lalu ini secara bijak seperti yang dilakukan kepada pendemo BARA NKRI beberapa waktu lalu. Kita masih di Papua. Papua masih di sini,” imbuhnya. (*)

Sumber : http://tabloidjubi.com/

Read More ...