Gubernur: Semua Masalah di Papua Urusan Jakarta

12.42.00

Gubernur Papua Lukas Enembe (VIVAnews/ Banjir Ambarita)

Gubernur Papua marah RUU Otsus Plus ditolak Pemerintah Pusat.

Jayapura  – Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengutarakan kekecewaannya terhadap Pemerintah Pusat karena menolak usulan Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus Plus untuk Papua.

"Saya tidak mau lagi berbicara tentang Papua. Kalau orang pusat mau bicara Papua, saya akan menutup diri," ujar Lukas Enembe di Jayapura usai perayaan HUT Partai Demokrat, Jumat, 9 September 2016.

Bahkan dalam pernyataannya yang lain, Lukas memilih untuk melepas diri dari masalah yang mungkin akan timbul di Papua. "Jadi kalau masalah Papua semakin besar, itu urusan Jakarta, bukan urusan saya lagi."

Padahal, kata Lukas, usulan RUU Otonomi Khusus itu merupakan keinginan bersama warga Papua. Pemerintah dianggap tidak jeli melihat persoalan di Papua secara utuh. Karena itu, Lukas pun memilih menutup diri, termasuk enggan menemui pejabat negara yang berkunjung ke Papua. 

"Mau Menkopolhukam kah, siapa kah, saya tidak ambil pusing. RUU Otonomi Khusus adalah aspirasi rakyat Papua, dan tidak ada jalan lain. Itulah yang harus diterima, tapi Jakarta selalu menolak, ya kami akan tutup diri," katanya.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Yan Permenas Mandenas mengingatkan agar Gubernur Papua Lukas Enembe untuk tidak menutup diri. Menurutnya, dengan sikap itu akan membuat masalah tidak selesai.

"Sebagai kepala daerah, Gubernur tidak bisa bersikap demikian. Komunikasi harus tetap dibangun dengan pusat, karena persoalan Papua juga persoalan bangsa Indonesia," katanya.

Memang, lanjut Yan Mandenas yang juga Ketua DPD Partai Hanura Papua, sikap Gubernur merupakan rentetan panjang usulan RUU Otonomi Khusus Plus yang tidak pernah disetujui pemerintah pusat. Namun, kalau Gubernur bersikap bijaksana dan kembali membuka ruang komunikasi, pasti ada jalan keluar.

"Alangkah baiknya Gubernur colling down dulu, lalu minta saran pemerintah pusat, apa saja dalam RUU Otplus Khusus yang tidak bertentangan dengan UU lain atau UUD ataupun regulasi lain yang saling berkaitan," katanya.

Yan juga mengingatkan agar dalam menyusun RUU Otonomi Khusus Plus, sebaiknya Gubernur juga melibatkan rakyat Papua, agar diketahui apa sebenarnya yang menjadi kehendak rakyat itu sendiri.

"Kan apa yang jadi keinginan rakyat Papua akan lebih jelas, bila rakyat dilibatkan. Nah, dengan kondisi itu kemungkinan pemerintah pusat akan menyambut baik apa yang jadi aspirasi rakyat," kata Yan. (ase)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id

Read More ...

Berantas HIV/AIDS Di Papua, Harus Ada Pendekatan Khusus

13.30.00

Pertemuan Tokoh Masyarakat Merauke bersama
Menkopolhukam RI, Luhut Panjaitan. Jubi/Frans L Kobun

Merauke – Permasalahan tentang penyakit HIV/AIDS di Papua, masih menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Jika semua pihak bergandengan tangan secara bersama-sama memerangi penyakit dimaksud, maka secara perlahan-lahan akan hilang.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Sofyan Jalil ketika memberikan arahan saat pertemuan bersama tokoh masyarakat Kabupaten Merauke. “Saya membuat perbandingan dengan Negara Thailand. Dimana, dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah penderita HIV/AIDS mengalami penurunan drastis,” ujarnya.

Khusus penanganan HIV/AIDS di Papua, lanjut Sofyan, perlu pendekatan khusus dibangun. Misalnya, pendekatan kultural, agama dan beberapa cara lain. “Itu harus dilakukan, karena berdasarkan laporan yang diterima, jumlah penderita mengalami peningkatan,” katanya.

Menkopolhukam RI, Luhut Panjaitan menambahkan, masalah HIV/AIDS menjadi suatu ancaman. Olehnya, masyarakat Papua harus terus mewaspadai diri dengan baik. Karena angka tertinggi didapatkan adalah dari Papua baru daerah lain di Indonesia.

Ditambahkan, sampai sekarang, belum diketahui ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit HIV/AIDS. Olehnya, semua orang perlu membentengi diri dan tak terjerumus dengan seks bebas. Karena resikonya sangat besar. (*)

Sumber : http://tabloidjubi.com/

Read More ...

Dana Habis Untuk Pilkada, Mahasiswa Dogiyai Gagal Kuliah

13.45.00

Beberapa calon mahasiswa berdiri dan
demo di depan kediaman Plt. Bupati Dpgiyai – Jubi/Agus Tebai

Dogiyai – Belasan calon mahasiswa-mahasiswi kesehatan,berdemonstrasi  di depan kediaman Plt.Bupati Dogiyai, Herman Auwe, Rabu (8/6/2016. Mereka menuntut kepastian pengiriman mereka dan kejelasan beasiswa bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Dogiyai.

Pantauan media ini, sekitar pukul 08.00 hingga 03.00 WIT calon mahasiswa berdiri di jalan Poros Nabire – Ilaga , tepatnya di depan Kediaman Plt. Bupati sambil menunggu kedatangan Plt. Bupati Dogiyai, Herman Auwe.

Beberapa pamflet yang mereka bawa bertuliskan “Bupati dan DPRD segera tanggungjawabkan nama – nama sudah daftar di Dinas Kesehatan Mengangkut Pendidikan”  Ada juga dtuliskan “Kapan lagi Dogiyai Cetak SDM Di bidang Pendidikan”

Herman Auwe selanjutnya menemui pendemo dan meminta seorang perwakilan untuk masuk ke rumahnya.

Koordinator aksi demo,Yance Yobee mengatakan mereka datang untuk menanyakan kepastian keberangkatan dan kejelasan biaya studi pendidikan bagi peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus seleksi.

“Kami datang untuk mau menanyakan biaya pendidikan, karena dari Dinkes sudah pernah sampaikan bahwa sudah ada nama – nama yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi karena Dinkes sudah melakukan Mou dengan salah satu perguruan itu,” kata Yobe.

Pada  kesempatan itu, Plt Bupati Herman Auwe mengatakan tahun ini dana terkuras untuk Pilkada Dogiyai.

”Memang awalnya sudah direncanakan tetapi dana semua habis di Pilkada. Dari pemerintah pusat, dilimpahkan dana pilkada serentak 2017 ditanggung pemerintah daerah sehingga tidak ada danauntuk beasiwa,” katanya.

Herman berjanji pada tahun 2017 akan tersedia dana untuk biaya pendidikan khususnya tenaga Kesehatan.

“Anak – anak datang masih ada waktu untuk tahun 2017. Biaya pendidikan untuk kesehatan pasti ada, yang penting anak – anak jaga kesehatan,” tuturnya.

Usai pertemuan, Yance Yobee mengaku dirinya sangat kecewa dengan jawaban Plt.Bupati.

“Saya secara pribadi dan teman –teman sangat kecewa dengan pernyataan yang dikeluarkan Plt.Bupati. Padahal peningkatan SDM di bidang pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi prioritas pemerintah,”  jelasnya.

Yobee meminta penerimaan pada tahun 2017 diutamakan bagi putra –putri sudah lolos seleksi pada tahun ini.

Sementara itu, Sekertaris Dinas Kesehatan Dogiyai, Kristianus Tebai, mengatakan sudah melakukan MoU dengan Universitas Pandjajaran (UNPAD) Bandung.

“Namun hasil Rapimda antara Plt.Bupati, anggota DPRD dan KPU Dogiyai memutuskan harus menunda program beasiswa hingga tahun depan. Penundaan ini menyangkut dana Pilkada, ” kata Kris.

Dalam MoU dengan Rektor UNPAD Bandung, beberapa fakultas yang akan diambil adalah Fakultas Kedokteran, keperawatan kebidanan, radiologi, keperawatan gigi, dan analisis kesehatam.

“Kami tetap akan mengirimkan mahasiswa ke             Poltekes Kemenkes Semarang, namun biaya pendidikan pada awal semester ditanggung sendiri. Kami hanya membantu menfasilitasi calon mahasiswa tersebut hingga  diterima di Kampus Poltekes Kemenkes Semarang tersebut,” tuturnya. (Agus Tebai)

Sumber : http://tabloidjubi.com

Read More ...

Penyebab Kematian Puluhan Balita di Papua Terungkap

08.56.00

Hasil uji laboratorium menunjukkan ada dua jenis bakteri yang menjadi penyebab kematian puluhan balita di Kabupaten Nduga, Papua.

Kematian puluhan balita di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga Papua, akhirnya diketahui penyebabnya. Setelah tim Kementrian Kesehatan mengambil sampel warga dan diuji laboratorium, menunjukkan ada dua macam kuman yang menjangkit di daerah tersebut. Pengiriman tim kesehatan ke Kabupaten Nduga tersebut menyusul laporan 41 anak meninggal dunia akibat penyakit misterius dalam tiga pekan terakhir di bulan November.
Hasil uji laboratorium menunjukkan ada kuman Pneumococcus dan Japanese encephalitis. Dua macam kuman penyakit itu umum di Indonesia dan paling berisiko bagi anak-anak.

”Pneumococcus itu kependekan dari Streptococcus pneumonia dan tergolong bakteri,” ucap Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio seperti dikutip dari Harian Kompas (5/12/15). 

Bakteri itu khas di saluran pernapasan, termasuk pada saluran napas orang sehat namun biasanya tidak memicu penyakit. Orang yang rentan terinfeksi adalah anak-anak dan orang lanjut usia karena daya tahan tubuh mereka lebih lemah.

Mayoritas penyakit akibat Streptococcus pneumonia terjadi pada anak-anak. Penyakit bisa berupa pneumonia atau radang paru-paru serta gangguan pendengaran. Infeksi juga bisa terjadi di bagian saluran pernapasan lain seperti sinus (rongga kecil di belakang tulang pipi dan dahi).

Gejala anak yang tertular bakteri itu antara lain sakit tenggorokan, muntah, demam, dan kejang-kejang. Jika menyerang paru-paru, bisa menyebabkan kematian. Meski sudah ada vaksin Streptococcus pneumonia, itu belum jadi bagian program imunisasi yang dijalankan pemerintah karena harganya mahal dan masih dikaji efektivitasnya.

Sementara virus Japanese encephalitis bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Biasanya, virus ini ditemukan pada babi dan unggas liar, dan ditularkan ke manusia lewat gigitan nyamuk. Jika virus menyerang jaringan saraf, angka kematiannya 60 persen. Mayoritas pasien sembuh. Gejala yang biasa ditemukan ialah demam.

Kelompok rentan terserang Japanese encephalitis adalah anak-anak hingga remaja karena sistem kekebalan tubuh lemah. 

Cara pencegahannya antara lain menjaga kebersihan lingkungan, terutama mencegah nyamuk berkembang biak. Jika memelihara babi, jaga kebersihan kandang. ”Pengobatan untuk mengatasi demam,” ucap Amin.

(Sumber: Harian Kompas) 

Sumber : http://nationalgeographic.co.id

 

Read More ...

DPR Papua Barat Usul Pemekaran Tiga Provinsi

08.37.00

Papua Barat (ANTARA News/BMKG)

Manokwari (ANTARA News) - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat mengusulkan pemekaran tiga provinsi baru di wilayah Provinsi Papua Barat.

Ketua Komisi A DPR Papua Barat Rudy F Timisela di Manokwari, Rabu, mengatakan, usulan itu telah disampaikan kepada pemerintah pusat beberapa waktu lalu.

Rudi berharap usul pemekaran tiga provinsi di wilayah ini masuk dalam desain besar pemerintah pusat hingga tahun 2025 mendatang.

Menurut dia, tiga provinsi baru yang akan dibentuk itu, yakni Provinsi Papua Barat Daya, Kepulauan Raja Ampat dan Provinsi Nueva.

Menurut dia, pemekaran wilayah harus dilaksanakan sesuai mekanisme. Proses pemekaran ini harus memenuhi seluruh syarat pembentukan daerah provinsi.

"Harus memenuhi syarat wajib, baik cakupan wilayah, jumlah penduduk maupun potensi sumber daya alam,"kata dia.

Pemekaran itu bisa dimulai dari Papua Barat Daya, sebab, usulan pembentukan provinsi ini lebih awal dari yang lain.

"Kita telah menyampaikan hal ini juga kepada Kementerian Dalam Negeri, kita berharap, rencana itu, terealisasi," kata dia.

Menurut dia, selain memperpendek rentan kendali pemerintahan, pemekaran wilayah ini untuk mengejar pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. 

Editor: Unggul Tri Ratomo

Sumber : http://www.antaranews.com

Read More ...

Pelayanan Kesehatan Di Papua Barat Sangat Memilukan

21.42.00

Papua – Berbagai keluhan dikeluarkan oleh masyarakat dan juga disampaikan langsung oleh para petinggi lembaga pengkajian bahwa saat ini, pelayanan kesehatan di khususnya di Provinsi Papua Barat masih sangat jauh dari harapan.

“Pelayanan kesehatan sangat dibawah standar. Karena kalau kita sakit dan berobat ke RSUD, orang asli Papua tidak mendapatkan pemilihan sama sekali. Padahal ada dana Otsus” kata Yan Warinussy, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau yang sering disebut dengan LP3BH.

Minimnya para dokter spesialis yang berada di wilayah Papua Barat juga menjadi sorotan Yan karena hal ini dinilai sangat memprihatinkan dan harus segera mendapatkan solusi yang benar dari Pemerintah.

“Pasien yang berobat ke RSUD Manokwari (contohnya) selalu diawali dengan Infus. Sementara kenyamanan dari ruang rawat inap sendiri masih sangat kurang dan perlu menjadi perhatian pemerintah” katanya.

Sumber : http://www.harianpapua.com

Read More ...

Kinerja Pemda Kabupaten Sarmi Dipertanyakan

21.39.00

Kantor Bupati Sarmi (foto:panoramio)

Papua – Pemerintah Kabupaten Sarmi diharuskan untuk terus memantau kondisi kesehatan dari salah satu guru honorer yang terkena penyakit filariasis atau kaki gajah hingga sembuh dari Wakil Gubernur provinsi Papua, Klemen Tinal.

Seperti diberitakan sebelumnya via media HarianPapua.com, salah guru honorer bernama Hermanus tersebut terkena penyakit kaki gajah dan juga hernia yang sudah memasuki tahap serius namun belum juga mendapatkan perhatian setempat.

Hermanus baru mendapatkan pertolongan setelah kasusnya tersebut diangkat di media masa dan akhirnya langsung dirujuk di Rumh Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Jayapura.

“Sebenarnya hal itu kasuistik, ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam hal ini Kabupaten Sarmi” kata Wagub.

Pemerintah Kabupaten sarmi juga seharusnya mengerti dan mengapresiasi kerja keras dan dedikasi yang diberikan Hermanus sebagai seorang guru honorer di wilayah tersebut dan setidaknya pemerintah setempat juga harus bisa mengambil langkah-langkah bijaksana terhadap kasus-kasus seperti ini.

“Kasus seperti ini (penyakit kaki gajah yang menimpa Hermanus), pemerintah seharusnya tanggap dan cepat dalam bertindak untuk menolong dan mengatasi persoalan yang menimpa guru tersebut” tambah Wagub.

Meskipun menderita penyakit kaki gakah dan juga penyakit hernia yang sangat menyiksanya, Hermanus tetap terus mengabdi dengan mengajar di salah satu SD YPK yang berada di kawasan Kampung Ansudu I, Distrik panmtai timur, Kabupaten Sarmi.

Hermanus juga hingga saat ini belum diangkat menjadi PNS padahal yang bersangkutan telah mengabdi puluhan tahun sebagai seorang guru.

Sumber : http://www.harianpapua.com

Read More ...