Di Papua, Jokowi Ingatkan Pentingnya Asupan Gizi dan Protein

08.11.00

Presiden Joko Widodo (foto: dok).

Untuk keenam kalinya Presiden Joko Widodo hari Senin (17/10) berkunjung ke Papua.

Selain meresmikan berbagai proyek infrastruktur, ia juga mendorong pelaksanaan program pemberian makanan tambahan atau PMT kepada ibu hamil, balita dan anak sekolah.

Sambudi Weda – siswa SD Bonaventura di Sentani yang berusia sekitar delapan tahun – tidak menyangka akan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk maju ke depan, berdialog langsung dengannya.

“Sam: Perkenalkan nama saya Sambudi Weda…”

“Jokowi : OK Sam, saya ingin bertanya, berapa keping kamu makan biskuit ini dalam satu hari?”

“Sam : Enam kali”

“Jokowi : Baik.. Pandai sekali.. Ayo ambil sepedanya.. Ditaruh disitu saja, tidak usah dibawa-bawa, gak akan hilang kok”

Sambudi Weda adalah salah seorang dari ribuan anak sekolah dan ibu hamil yang datang untuk mendengarkan langsung arahan Presiden Joko Widodo dan pembagian makanan tambahan.

“Roti ini memiliki kalori yang sangat baik untuk makanan tambahan. Baik untuk ibu hamil, balita maupun anak sekolah. Ini kita berikan – tentu saja plus telur, ikan dan daging. Pemenuhan gizi bagi ibu hamil, balita dan anak-anak ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Saya titip untuk ibu-ibu hamil supaya roti biskuitnya sebaiknya dikonsumsi dua kali per hari selama tiga bulan pertama masa kehamilan. Pada bulan keempat sampai kesembilan baru dimakan tiga keping per hari,” pesan Jokowi.

Tetapi Presiden Joko Widodo buru-buru menambahkan bahwa biskuit yang dikonsumsi ini hanya merupakan makanan tambahan. Mereka diharuskan mengkonsumsi makanan utama lain yang kaya protein dan gizi.

“Setelah bayi lahir dan balita, tiap bulan harus ditimbang di puskesmas atau posyandu. Kalau masih normal, bagus. Kalau kegemukan tolong direm,” tambah Jokowi.

Sementara untuk anak-anak sekolah diberikan roti biskuit yang berbeda dengan balita dan dianjurkan dikonsumsi enam keping per hari.

Direktur Jendral Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Anung Sugihantoro sebelumnya mengatakan bahwa kasus gizi buruk di kabupaten Jayapura kini sekitar 0,03%, jauh lebih baik dibanding akan nasional yang mencapai 3,7%. Namun sekecil apapun, Presiden Joko Widodo mengatakan akan menyelesaikan hal itu.

Seruan pemberian makanan tambahan ini kerap dilakukan pemerintah. Dalam beberapa bulan ini Presiden Joko Widodo telah datang ke Nias, Banten, Situbondo, Bandung dan beberapa kabupaten lain mensosialisasikan perlunya pengentasan gizi buruk.

Sentani adalah kota pertama yang dikunjungi Jokowi dalam lawatan keenamnya ke Papua. [em/al]

Sumber : http://www.voaindonesia.com/

Read More ...

Berantas HIV/AIDS Di Papua, Harus Ada Pendekatan Khusus

13.30.00

Pertemuan Tokoh Masyarakat Merauke bersama
Menkopolhukam RI, Luhut Panjaitan. Jubi/Frans L Kobun

Merauke – Permasalahan tentang penyakit HIV/AIDS di Papua, masih menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Jika semua pihak bergandengan tangan secara bersama-sama memerangi penyakit dimaksud, maka secara perlahan-lahan akan hilang.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Sofyan Jalil ketika memberikan arahan saat pertemuan bersama tokoh masyarakat Kabupaten Merauke. “Saya membuat perbandingan dengan Negara Thailand. Dimana, dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah penderita HIV/AIDS mengalami penurunan drastis,” ujarnya.

Khusus penanganan HIV/AIDS di Papua, lanjut Sofyan, perlu pendekatan khusus dibangun. Misalnya, pendekatan kultural, agama dan beberapa cara lain. “Itu harus dilakukan, karena berdasarkan laporan yang diterima, jumlah penderita mengalami peningkatan,” katanya.

Menkopolhukam RI, Luhut Panjaitan menambahkan, masalah HIV/AIDS menjadi suatu ancaman. Olehnya, masyarakat Papua harus terus mewaspadai diri dengan baik. Karena angka tertinggi didapatkan adalah dari Papua baru daerah lain di Indonesia.

Ditambahkan, sampai sekarang, belum diketahui ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit HIV/AIDS. Olehnya, semua orang perlu membentengi diri dan tak terjerumus dengan seks bebas. Karena resikonya sangat besar. (*)

Sumber : http://tabloidjubi.com/

Read More ...

90 Persen Petugas Medis Puskesmas Di Kota Jayapura, Perempuan

13.00.00

Petugas Laboratorium Puskesmas Waena- Jubi/dok

Jayapura - Petugas medis di Puskesmas di wilayah Kota Jayapura hampir sebagian besar perempuan sebanyak 90 persen mereka dan laki-laki hanya 10 persen saja. Bahkan hampir sebagian besar kaum perempuan jadi kepala Puskesmas.

Hal ini dikatakan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ismail Mebri dalam diskusi kesehatan dan pendidikan di Restauran Bagus Pandang dalam pertemuan antara jurnalis dan stake holder di Kota Jayapura difasilitasi Usaid Kinerja, Jumat (17/6/2016).

“ Saya sangat berharap dalam penerimaan tenaga medis di Kota Jayapura harus mendorong agar laki-laki juga harus belajar medis terutama orang asli Papua,”katanya menjawab pertanyaan Jubi seputar distribusi tenaga medis antara perempuan dan laki-laki di Kota Jayapura.

Dia menambahkan hanya di Puskesmas Koya Barat yang memiliki sebanyak 12 laki-laki petugas medis, selebihnya perempuan. “Misalnya di Puskesmas Tanjung Ria hanya dua orang laki-laki, Puskesma Yoka satu laki-laki, Puskesmas Waena dua laki-laki, Puskesmas Abe pantai dua laki. Bahkan ada satu laki-laki sebagai sopir ambulance selebihnya perempuan,”katanya heran.

Kondisi ini kata dia menyebabkan kebijakan Wali Kota Jayapura untuk Puskesmas harus melayani selama 24 jam tidak mungkin terlaksana karena ibu-ibu tidak bisa bertugas sampai malam. “Mereka hanya bertugas sampai jam 21.00 malam sesudah itu tidak melayani pasien.Apalagi kalau malam ada orang mabuk yang membuat situasi tidak nyaman bagi mereka,”katanya.

Kata dia selain itu, Puskesmas di Kota Jayapura juga kekurangan dokter umum dan dokter gigi, tahun ini rencana menambah tiga dokter kontrak khususnya dokter gigi.

Sebelumnya kepada Jubi Kepala Puskesmas yang berada di Perumnas 1 Waena, Korina Beris mengatakan kurangnya tenaga medis mengakibatkan petugas Puskesmas sedikit kewalahan dalam menangani masyarakat yang datang berobat karena jumlahnya sangat banyak.

“Jumlah pasien yang datang berbanding petugas tidak imbang. Kami masih kekurangan petugas di loket karena di loket hanya ada dua petugas , sehingga kalau pasien yang datang banyak kami terpaksa tenaga medis lain harus membantu ini,” ujarnya.

Bukan hanya, petugas medis di Kota Jayapura saja yang mayoritasnya kaum perempuan, guru-guru yang mengajar juga sekitar 80 persen perempuan sedangkan pria hanya 20 persen. “ Benar kami juga di Dinas Pendidikan Kota Jayapura menilai ternyata lebih banyak ibu guru ketimbang bapak guru,”kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jayapura, DB Rumbino.

Dia juga mengakui kalau masih banyak guru yang bertugas di Kota ketimbang mengajar di daerah perbatasan terutama Distrik Muara Tami. “Tahun ini pemerintah pusat akan memberikan insentif bagi para guru yang bertugas di daerah perbatasan khususnya Distrik Muara Tami,”katanya.(*)

Sumber : http://tabloidjubi.com/

Read More ...

Nason Utty: Miras Budaya Kolonial

10.24.00

Nasson Utty, sekertaris Komis V DPR Papua. (Foto: IST)

Jayapura — Sekertaris Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  Papua, Nason Utty mengatakan minum-minuman keras bukan budaya orang papua. Tetapi budaya yang diadopsi dari orang (budaya) Barat. 

“Miras sambil bersenang-senang itu bukan budaya orang papua, bukan juga dari suku-suku lain di indonesia . Tapi itu budayanya orang Eropa sana ,” kata Nason, dalam acara dialog bebas di TVRI Papua, belum lama ini.

Kata dia, sebagai warga negara yang baik, tidak boleh ada diskriminasi antara sesama. Kebiasaan tidak baik ini dipakai oleh Kolonial Belanda untuk  membodohi pribumi di setiap daerah jajahannya saat itu.

“Itu trik yang pada jaman dulu dipake oleh Belanda untuk membodohi pribumi.  Sekarang cara ini tertular sampe ke orang papua,” jelas Nason

Sehingga, dirinya berharap, instruksi gubernur Papua berdasarkan UU No 15 Tahun 2015 tentang larangan miras yang sudah dikeluarkan gubernur Enembe, Bupati dan Walikota di seluruh tanah Papua dapat mencaput izin usaha penjualan miras.

“Saat itu, kami (DPRP) bersama pemprov lakukan pembahasan, lalu kami terbitkan Intruksi Gubernur yang isinya mencabut segala penjualan miras dalam bentuk apapun. Tapi saya heran, kenapa bupati dan walikota tidak jalankan. Saya harap dalam waktu dekat perintah gubernur bisa dijalankan,” beber dia.

Dikatakan, Bupati dan Walikota dapat memanfaatkan waktu yang sudah Tuhan kasih dengan baik.

“Kesempatan itu datang sekali, gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk berbuat sesuatu yang baik. Kenapa bupati dan walikota tidak turut perintah gubernur. Cabut ijin usaha penjualan miras itu kan baik, kenapa bupati dan walikota tidak buat itu,” tutur Nason.

Sebelumnya, seperti disiarkan media ini, asisten I Sekertaris Daerah Propinsi Papua, Doren Wakerkwa, menyatakan Pakta Integritas tentang pelarangan miras yang dikeluarkan Gubernur Papua akan terus dikawal diseluruh wilayah, baik di Propinsi, Kabupaten dan Kota.

Kata dia, tidak boleh siapapun intervensi pada perda pelarangan miras, karena apa yang diberlakukan Pemda Propinsi Papua adalah sesuai dengan amanat UU Otsus No 21 Tahun 2001.

“Hukum atau Undang-Undang yang tertinggi di Papua adalah UU Otsus, untuk itu siapapun dia entah Pemerintah Pusat atau oknum lainnya tidak boleh menghalai dan menghambat pelarangan miras,” kata Doren, dalam Acara Dialog Bebas yang bertemakan “Pelarangan Miras, Narkoba dan HIV/AIDS di Papua” yang dibuat oleh TVRI Papua, malam ini (14/6/2016). (Baca: Pemprov Papua Minta Bupati dan Walikota Cabut Izin Usaha Miras di Seluruh Papua). (Stevanus Yogi)

Sumber : http://suarapapua.com/

Read More ...

RSUD Jayapura Dapat Alokasi Anggaran Rp. 650 Miliar

11.10.00

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Josef Rinta – Jubi/Alex

Jayapura - Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp650 miliar untuk peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura menjadi rumah sakit rujukan nasional.

Direktur RSUD Jayapura Josep Rinta mengatakan dari hasil pertemuan Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dan Kementerian Kesehatan beberapa waktu telah disepakati pembangunan akan dilakukan secara bertahap.

“Dari hasil pertemuan tersebut, kementerian kesehatan telah menyiapkan PAGU sebesar Rp650 miliar untuk tiga tahun,” kata Josef Rinta di Jayapura belum lama ini.

Ia menjelaskan, untuk pembangunan tahap pertama yang akan dilakukan mulai tahun depan mendapat anggaran sebesar Rp145 miliar.

“Untuk tahun pertama akan dilakukan pembangunan gedung samping ruangan rawat inap, sementara untuk tahun kedua sebelah ruangan rawat jalan akan direnovasi,” ujarnya.

Selain itu, samping kamar mayat juga akan dibangun gedung enam lantai untuk ruangan rawat jalan. Sehingga  peningkatan RSUD Jayapura ini akan dilakukan secara bertahap dengan bantuan dari Kementerian Kesehatan.

“Intinya Kementerian Kesehatan siap membantu rumah sakit untuk melengkapi apa yang kurang,” ujarnya lagi.

Dia menambahkan pihaknya menargetkan pembangunan RSUD Jayapura menjadi rujukan nasional akan rampung pada awal 2020. “Kami harap awal tahun 2020 bisa selesai, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan PON XX tahun 2020 di Papua,” kata Josef.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan untuk pembangunan rumah sakit rujukan nasional ini mendapat dukungan dana dari Kemenkopolhukam dan Kementerian Kesehatan.

“Keduanya sudah siap bantu Pemprov Papua dengan dana luar biasa. Paling penting, harus ada pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” kata Hery. (*)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More ...

Penyebab Kematian Puluhan Balita di Papua Terungkap

08.56.00

Hasil uji laboratorium menunjukkan ada dua jenis bakteri yang menjadi penyebab kematian puluhan balita di Kabupaten Nduga, Papua.

Kematian puluhan balita di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga Papua, akhirnya diketahui penyebabnya. Setelah tim Kementrian Kesehatan mengambil sampel warga dan diuji laboratorium, menunjukkan ada dua macam kuman yang menjangkit di daerah tersebut. Pengiriman tim kesehatan ke Kabupaten Nduga tersebut menyusul laporan 41 anak meninggal dunia akibat penyakit misterius dalam tiga pekan terakhir di bulan November.
Hasil uji laboratorium menunjukkan ada kuman Pneumococcus dan Japanese encephalitis. Dua macam kuman penyakit itu umum di Indonesia dan paling berisiko bagi anak-anak.

”Pneumococcus itu kependekan dari Streptococcus pneumonia dan tergolong bakteri,” ucap Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio seperti dikutip dari Harian Kompas (5/12/15). 

Bakteri itu khas di saluran pernapasan, termasuk pada saluran napas orang sehat namun biasanya tidak memicu penyakit. Orang yang rentan terinfeksi adalah anak-anak dan orang lanjut usia karena daya tahan tubuh mereka lebih lemah.

Mayoritas penyakit akibat Streptococcus pneumonia terjadi pada anak-anak. Penyakit bisa berupa pneumonia atau radang paru-paru serta gangguan pendengaran. Infeksi juga bisa terjadi di bagian saluran pernapasan lain seperti sinus (rongga kecil di belakang tulang pipi dan dahi).

Gejala anak yang tertular bakteri itu antara lain sakit tenggorokan, muntah, demam, dan kejang-kejang. Jika menyerang paru-paru, bisa menyebabkan kematian. Meski sudah ada vaksin Streptococcus pneumonia, itu belum jadi bagian program imunisasi yang dijalankan pemerintah karena harganya mahal dan masih dikaji efektivitasnya.

Sementara virus Japanese encephalitis bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Biasanya, virus ini ditemukan pada babi dan unggas liar, dan ditularkan ke manusia lewat gigitan nyamuk. Jika virus menyerang jaringan saraf, angka kematiannya 60 persen. Mayoritas pasien sembuh. Gejala yang biasa ditemukan ialah demam.

Kelompok rentan terserang Japanese encephalitis adalah anak-anak hingga remaja karena sistem kekebalan tubuh lemah. 

Cara pencegahannya antara lain menjaga kebersihan lingkungan, terutama mencegah nyamuk berkembang biak. Jika memelihara babi, jaga kebersihan kandang. ”Pengobatan untuk mengatasi demam,” ucap Amin.

(Sumber: Harian Kompas) 

Sumber : http://nationalgeographic.co.id

 

Read More ...

Pelayanan Kesehatan Di Papua Barat Sangat Memilukan

21.42.00

Papua – Berbagai keluhan dikeluarkan oleh masyarakat dan juga disampaikan langsung oleh para petinggi lembaga pengkajian bahwa saat ini, pelayanan kesehatan di khususnya di Provinsi Papua Barat masih sangat jauh dari harapan.

“Pelayanan kesehatan sangat dibawah standar. Karena kalau kita sakit dan berobat ke RSUD, orang asli Papua tidak mendapatkan pemilihan sama sekali. Padahal ada dana Otsus” kata Yan Warinussy, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau yang sering disebut dengan LP3BH.

Minimnya para dokter spesialis yang berada di wilayah Papua Barat juga menjadi sorotan Yan karena hal ini dinilai sangat memprihatinkan dan harus segera mendapatkan solusi yang benar dari Pemerintah.

“Pasien yang berobat ke RSUD Manokwari (contohnya) selalu diawali dengan Infus. Sementara kenyamanan dari ruang rawat inap sendiri masih sangat kurang dan perlu menjadi perhatian pemerintah” katanya.

Sumber : http://www.harianpapua.com

Read More ...

Kinerja Pemda Kabupaten Sarmi Dipertanyakan

21.39.00

Kantor Bupati Sarmi (foto:panoramio)

Papua – Pemerintah Kabupaten Sarmi diharuskan untuk terus memantau kondisi kesehatan dari salah satu guru honorer yang terkena penyakit filariasis atau kaki gajah hingga sembuh dari Wakil Gubernur provinsi Papua, Klemen Tinal.

Seperti diberitakan sebelumnya via media HarianPapua.com, salah guru honorer bernama Hermanus tersebut terkena penyakit kaki gajah dan juga hernia yang sudah memasuki tahap serius namun belum juga mendapatkan perhatian setempat.

Hermanus baru mendapatkan pertolongan setelah kasusnya tersebut diangkat di media masa dan akhirnya langsung dirujuk di Rumh Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Jayapura.

“Sebenarnya hal itu kasuistik, ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam hal ini Kabupaten Sarmi” kata Wagub.

Pemerintah Kabupaten sarmi juga seharusnya mengerti dan mengapresiasi kerja keras dan dedikasi yang diberikan Hermanus sebagai seorang guru honorer di wilayah tersebut dan setidaknya pemerintah setempat juga harus bisa mengambil langkah-langkah bijaksana terhadap kasus-kasus seperti ini.

“Kasus seperti ini (penyakit kaki gajah yang menimpa Hermanus), pemerintah seharusnya tanggap dan cepat dalam bertindak untuk menolong dan mengatasi persoalan yang menimpa guru tersebut” tambah Wagub.

Meskipun menderita penyakit kaki gakah dan juga penyakit hernia yang sangat menyiksanya, Hermanus tetap terus mengabdi dengan mengajar di salah satu SD YPK yang berada di kawasan Kampung Ansudu I, Distrik panmtai timur, Kabupaten Sarmi.

Hermanus juga hingga saat ini belum diangkat menjadi PNS padahal yang bersangkutan telah mengabdi puluhan tahun sebagai seorang guru.

Sumber : http://www.harianpapua.com

Read More ...