Lenis Kogoya itu Biasa-Biasa Saja, Tak Ada Pengaruh Pada KNPB

02.11.00

Lenis Kogoya, Ketua LMA Papua ketika diwawancarai oleh media di Sentani – Jubi

Sentani – Lenis Kogoya Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua meminta Komite Nasinal Papua Barat (KNPB) agar tidak membuat gerakan tambahan melalui aksi-aksi demo. Menurutnya aksi yang dilakukan ini sudah meresahkan masyarakat umum yang ingin tinggal dan hidup dengan damai disini.

“Ya, kalau adik-adik saya di KNPB mau jadi pegawai negeri sipil, atau mau jadi pengusaha tingal kontak presiden melalui saya dan akan disampaikan langsung. Saya pikir hal-hal ini yang lebih penting daripada kita tinggal demo terus ke pemerintah,” ujar Lenis di Sentani, Selasa ( 14/6/2016)

Katanya, pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga adalah satu wadah yang tepat untuk berhimpun. Ada sejumlah kegiatan yang bersifat positif dan membangun bisa diperoleh dalam instansi ini untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik.

“Contohnya seperti saya, belajar bertahun-tahun dijawa dan kembali aplikasikan hal tersebut dengan membina Koperasi, Adat, dan juga Agama. Hal ini yang harus dilakukan sehingga tidak ada tanggapan negatif terus kepada kita Orang Asli Papua (OAP),” jelas Staf khusus Presiden ini

Ditambahkan Lenis bahwa, nilai positif yang dilakukan saat ini tentunya akan berdampak bagi banyak orang, dan ini tentunya sangat menguntungkan putra asli Papua. Dirinya juga meminta untuk KNPB tidak mengganggu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden saat ini.

Terpisah, Ketua Umum KNPB, Victor Yeimo meganggapi pernyataan Lenis Kogoya ini sebagai pernyataan budak kolonial.

“KNPB tidak akan terpengaruh dengan para budak kolonial. Kami menyarankan orang Papua yang sedang tersesat dalam rayuan kolonial agar bertobat, karena budak itu bukan budaya dan jati diri bangsa Papua. Kam minta mereka segera bersihkan diri dan mari mengekor di barisan rakyat West Papua dan KNPB,” ujar Yeimo.

SementaraYunani Balyo juru bicara KNPB wilayah Sentani menilai apa yang dilakukan oleh Lenis Kogoya selama ini adalah hal yang biasa-biasa saja, karena Lenis ada dalam sistem yang dibangun oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“Aksi yang kami lakukan adalah murni gerakan aktifis yang ingin meminta kedaulatan negara. Persoalan menjadi PNS dan pengusaha bukan tujuan kami dan untuk apa kami mau mengemis kepada pemerintah ini? Sudah jelas-jelas Bapak Lenis melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya kepada negara yang memberi dia makan dan juga fasilitas lainnya,” kata Balyo.

Lanjutnya, aksi KNPB jelas. Sebagai aktifis, KNPB minta hak kedaulatan bukan pegawai, pengusaha dan lain sebagainya.

“Jika Lenis mau sampaikan hal ini kepada Presiden sama sekali tidak berpengaruh terhadap nilai perjuangan yang sesungguhnya sampai Papua merdeka,” tegas Balyo. (*)

Sumber : http://tabloidjubi.com/

Read More ...

Presiden Jokowi Diminta Evaluasikan Kapasitas Lenis Kogoya

21.47.00

Ketua DAD Paniai, John NR. Gobai – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai meminta Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kinerja staf khusus Presiden RI, Lenis Kogoya.

“Untuk memungkinkan dukungan masyarakat adat Papua demi kepentingan Pemerintah Pusat di Papua saja atau untuk memungkinkan berbagai kepentingan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Papua untuk kepentingan pembangunan daerah atau untuk membesarkan LMA Papua sehingga masyarakat adat Papua bertuan kepada dua atau beberapa institusi adat (dewan adat dan lembaga adat) di Papua,” ujar Ketua DAD Paniai, John N.R. Gobai kepada Jubi melalui seluler, Senin (9/11/2015).

Menurut dia, institusi adat pertama adalah Dewan Adat Papua (DAP), sehingga LMA hadir hanya memberi warna yang membingungkan kepada masyarakat adat. “Sehingga, saya minta Pak Jokowi harus jelas dan tegas, kalau Lenis Kogoya mau dijadikan sebagai staf khusus berarti tupoksi (tugas pokok dan fungsi) harus jelas dan tegas,” katanya.

“Dan, dia (Lenis) harus diminta lepaskan serta bubarkan LMA Papua dan semua stakeholder di Papua dijadikan mitra. Lenis datang ke Papua itu sebagai staf khusus Presiden RI untuk kepentingan negara atau datang sebagai LMA Papua yang berkedudukan di Jakarta. Ini harus tegakkan,” terangnya.

Ia juga mempertanyakan, LMA Papua sedang melakukan pelantikan sejumlah LMA di beberapa kabupaten dan kota. Apakah, lanjutnya, sesuai dengan aturan umum organisasi memilih dan melantik ataukah hanya sebatas mencari sesuatu.

“Kapan LMA melakukan musyawarah untuk memilih pengurus, lalu sekarang mau melantik LMA di wilayah Meepago. Saya minta Kapolres Paniai agar melarang melakukan acara pelantikan dan tidak keluarkan surat tanda terima (STTP),” ujarnya berharap.

Sebelumnya, Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Lenis Kogoya telah melantik perwakilan LMA dari 19 distrik di Kabupaten Biak Numfor dan perwakilan LMA di 5 distrik dari Kabupaten Supiori, Selasa (6/10/2015) di hotel Arumbay, Biak.

“Untuk melaksanakan pelantikan pengurus LMA perwakilan distrik di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori yang sudah dilaksanakan ini, saya berharap bisa menjalani keamanan dan penanganan setiap masalah dan tidak berpihak kepada golongan, marga dan tetapi menjadi netral. Kepada pengurus yang baru juga harus siap menjadi mitra pemerintah,” ungkap Lenis yang juga sebagai Staf Khusus Presiden itu.

Setelah melakukan pelantikan, Lenis Kogoya melakukan peletakan batu pertama di Kampung Bosnik Bouw, Distrik Biak Timur untuk membangun kantor LMA Biak Numfor yang direncanakan tahun 2016 akan dibangun. (Abeth You)

Sumber : http://tabloidjubi.com

Read More ...