Gubernur: Papua Aset Penting bagi Dunia

08.19.00

Gubernur Papua Lukas Enembe (Istimewa)

Jayapura - Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan, Papua adalah aset penting bagi dunia karena kelestarian hutan, kekayaan flora dan fauna, dan keragaman budayanya.

"Kita menginginkan agar Papua menjadi pemimpin terdepan bagi seluruh daerah di Indonesia dalam membangun dan mencapai masa depan yang berkelanjutan, dengan didasarkan pemanfaatan hayati dan jasa ekosistem secara bijaksana," ujarnya di Jayapura, Minggu (11/9).

“Keindahan bentang alami Papua, kekayaan flora fauna, dan keragaman budaya Papua merupakan aset strategis daerah dan nasional, bahkan internasional, dalam pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif," sambungnya.

Karenanya pelaksanaan Konferensi Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreeatif (ICBE 2016) di Papua pada 7-10 September 2016, menjadi momen penting untuk memberitahukan kepada semua pihak bahwa Papua memiliki sumber daya yang luar biasa.

"Sumber daya tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup orang asli Papua agar keluar dari kungkungan ketertinggalan, kemiskinan, kebodohan, keterisolasian, keterbelakangan, dan ketidakadilan," kata Enembe.

Lukas Enembe yakin dengan dukungan generasi baru Papua yang visioner dan memiliki jiwa kewirausahaan di bidang keanekaragaman hayati, ekowisata dan ekonomi kreatif, pembangunan Papua ke depan dapat tumbuh dan berkembang.

ICBE 2016 diisi oleh 60 stan yang ada di GOR Cendrawasih Jayapura. Selama kegiatan pada 7-10 September 2016, panitia memutarkan 20 film budaya Papua, dan berbagai perlombaan yang diikuti oleh siswa sekolah.

Hadir dalam pembukaan acara tersebut Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik, juga ada perwakilan dari kedutaan Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Australia, Afrika Selatan, Belanda dan Papua Nugini.

Sumber : www.beritasatu.com

Read More ...

Gubernur: Semua Masalah di Papua Urusan Jakarta

12.42.00

Gubernur Papua Lukas Enembe (VIVAnews/ Banjir Ambarita)

Gubernur Papua marah RUU Otsus Plus ditolak Pemerintah Pusat.

Jayapura  – Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengutarakan kekecewaannya terhadap Pemerintah Pusat karena menolak usulan Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus Plus untuk Papua.

"Saya tidak mau lagi berbicara tentang Papua. Kalau orang pusat mau bicara Papua, saya akan menutup diri," ujar Lukas Enembe di Jayapura usai perayaan HUT Partai Demokrat, Jumat, 9 September 2016.

Bahkan dalam pernyataannya yang lain, Lukas memilih untuk melepas diri dari masalah yang mungkin akan timbul di Papua. "Jadi kalau masalah Papua semakin besar, itu urusan Jakarta, bukan urusan saya lagi."

Padahal, kata Lukas, usulan RUU Otonomi Khusus itu merupakan keinginan bersama warga Papua. Pemerintah dianggap tidak jeli melihat persoalan di Papua secara utuh. Karena itu, Lukas pun memilih menutup diri, termasuk enggan menemui pejabat negara yang berkunjung ke Papua. 

"Mau Menkopolhukam kah, siapa kah, saya tidak ambil pusing. RUU Otonomi Khusus adalah aspirasi rakyat Papua, dan tidak ada jalan lain. Itulah yang harus diterima, tapi Jakarta selalu menolak, ya kami akan tutup diri," katanya.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Yan Permenas Mandenas mengingatkan agar Gubernur Papua Lukas Enembe untuk tidak menutup diri. Menurutnya, dengan sikap itu akan membuat masalah tidak selesai.

"Sebagai kepala daerah, Gubernur tidak bisa bersikap demikian. Komunikasi harus tetap dibangun dengan pusat, karena persoalan Papua juga persoalan bangsa Indonesia," katanya.

Memang, lanjut Yan Mandenas yang juga Ketua DPD Partai Hanura Papua, sikap Gubernur merupakan rentetan panjang usulan RUU Otonomi Khusus Plus yang tidak pernah disetujui pemerintah pusat. Namun, kalau Gubernur bersikap bijaksana dan kembali membuka ruang komunikasi, pasti ada jalan keluar.

"Alangkah baiknya Gubernur colling down dulu, lalu minta saran pemerintah pusat, apa saja dalam RUU Otplus Khusus yang tidak bertentangan dengan UU lain atau UUD ataupun regulasi lain yang saling berkaitan," katanya.

Yan juga mengingatkan agar dalam menyusun RUU Otonomi Khusus Plus, sebaiknya Gubernur juga melibatkan rakyat Papua, agar diketahui apa sebenarnya yang menjadi kehendak rakyat itu sendiri.

"Kan apa yang jadi keinginan rakyat Papua akan lebih jelas, bila rakyat dilibatkan. Nah, dengan kondisi itu kemungkinan pemerintah pusat akan menyambut baik apa yang jadi aspirasi rakyat," kata Yan. (ase)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id

Read More ...

Dubes Uni Eropa Cek Program ParciMon di Papua

04.30.00

Dubes Uni Eropa Vincent Guérend Saat Melakukan Pertemuan Dengan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal Yang Didampingi stafnya – Jubi/Alex

Jayapura – Duta besar (Dubes) Uni Eropa Vincent Guérend didampingi Kepala Kerjasama Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia Franck Viault dan Program Manager Uni-Eropa, Giovanni Serritella, Senin (13/6/2016) menyambangi Pemerintah Provinsi Papua.

Kedatangan Vincent Guérend bersama rombongan di Papua, untuk mengecek jalannya program Participatory Monitoring by civil society of Land-use Planning for Low Emission Development strategies (ParciMon) yang selama ini berjalan di tiga kabupaten yaitu Jayapura, Merauke dan Jayawijaya dalam mencapai tujuan pembangunan rendah emisi dan upaya berkontribusi terhadap pembangunan rendah emisi di Indonesia.

“Kunjungan kerja ini sebagai tindak lanjut upaya lembaga Uni Eropa dalam mendukung pembangunan hijau yang berkelanjutan di Papua,” kata Vincent Guérend kepada wartawan, di Jayapura.

Melalui program ParciMon, jelas Vincent, pemerintah provinsi Papua, khususnya di tiga kabupaten dampingan dan lembaga Uni Eropa telah melakukan upaya kerjasama dalam penguatan kapasitas daerah agar para pihak di daerah dapat merencanakan, melaksanakan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan hijau yang berkelanjutan.

“Selama empat tahun masa pelaksanaannya, Program parCiMon dilaksanakan oleh mitra yang terdiri dari World Agroforestry Centre (ICRAF) Papua (PLCD-TF), Universitas Brawijaya dan Yayasan Satuan Tugas Pembangunan Rendah Lingkungan Hidup Papua (YALI),” ujarnya.

Melalui kunjungan ini, Vincent berkeinginan untuk melihat langsung keberhasilan program ParCiMon dengan berdiskusi dengan para pihak yang terlibat sekaligus mengidentifikasi strategi keberlanjutan pasca program ini berakhir.

“Dukungan kebijakan dari pemerintah Papua sangatlah penting dalam upaya sinkronisasi dan integrasi strategi pembangunan rendah emisi di tingkat kabupaten dengan Rencana Aksi Daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD-GRK) di tingkat provinsi,” katanya.

Dia menambahkan, Uni Eropa melalui Program ParciMon sangat mendukung Papua untuk mencapai pembangunan rendah emisi yang berkelanjutan dengan membantu proses menjembatani informasi dan pengetahuan dari tingkat global, nasional dan lokal.

Diketahui, usai mengunjungi pemerintah provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura, Duta besar (Dubes) Uni Eropa Vincent Guérend bersama rombongan akan mendatangi Pemerintah Kabupaten Merauke pada 15 Juni 2016, untuk melakukan hal yang sama.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menilai hubungan kerjasama dengan pihak Uni Eropa sangat baik untuk pemerintah dan pembangunan kedepan terutama dalam hal mengurangi emisi gas.

“Kami menyambut baik program ini,” kata Klemen.

Menurut ia, selama ini hubungan kerjasama antara pemerintah provinsi Papua dengan Uni Eropa telah dilakukan di berbagai sektor seperti bidang pendidikan, bidang penguatan dalam lingkungan hidup terutam pengurangan emisi gas dan keadilan.

“Untuk itu masyarakat di Papua harus terbuka dan dapat menerima siapapun yang datang bekerjasama dengan pemerintah provinsi Papua dalam segala aspek terutama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua,” ujarnya

Menanggapi itu, Klemen meminta kepada Dubes Uni Eropa utuk tidak hanya melakukan program ParCiMon pada tiga kabupaten saja, namun dilakukan di semua kabupaten/koat se Papua. “Saya harap kedepan program ini bisa dilakukan diseluruh wilayah Papua,” kata Wagub Klemen Tinal. (*)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More ...

Wagub Papua: Banyak Guru di Pedalaman tak Mengajar, Tapi Gaji Tetap Diambil

10.00.00

Jayapura -- Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengimbau kepada para guru yang mengajar di pedalaman atau kampung-kampung di daerah itu bisa betah dalam melaksanakan tugas. Ia berharap para guru sentisa bersemangat mengajar dan mendidik anak-anak usia sekolah.

"Kadang-kadang juga, tolong guru-guru itu sesuai dengan SK ditempatkan di mana saja, betahlah bertugas," katanya di Kota Jayapura, Jumat (13/11).

Permintaan dan imbauan ini disampaikan Wagub Klemen Tinal setelah mendapatkan sejumlah masukan dan persoalan bahwa banyak guru di Papua yang tidak berada di tempat tugasnya. Seharusnya, kata Wagub Klemen Tinal, jika seorang guru tidak melaksanakan tugas atau kewajiban untuk mengajar dan mendidik anak-anak sekolah, maka sudah sepantasnya juga tidak menerima atau mengambil haknya berupa gaji dan insentif. 

"Tapi ini yang terjadi tidak pergi mengajar tapi uangnya (gaji dan insentif) diterima," katanya.

Untuk itu, Klemen Tinal yang juga ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua mengatakan harusnya oknum guru seperti itu tahu budaya malu, karena tidak melaksanakan tugas atau kewajibannya sebagai tenaga pengajar dan pendidik.

"Coba ada budaya malu sedikit, sudah tidak mau mengajar tapi tetap mau terima, ini sudah tidak ada malu sekali. Kami (pemerintah provinsi) tidak bisa menegur, kabupaten kan otonom, tapi bupati dan kadis pendidikan yang harus menegur," katanya.

Pemerintah provinsi, kata dia, tidak punya wewenang untuk menegur secara langsung, tapi hanya bisa mengimbau dan mengajak ataupun memberikan masukan agar persoalan seperti itu bisa segera ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.

"Kalau punya wewenang, saya sudah pergi tegur-tegur itu, apa lagi sudah dapat intensif luar biasa. Oleh karena itu, kami imbau, ajak agar guru-guru bisa melaksanakan tugasnya," katanya.

Sumber : www.republika.co.id

Read More ...