Legislator Ingin Oknum Polisi Pelaku Penyisiran Di Mimika Diproses Hukum

This Article Was Live On: Sabtu, 11 Juni 2016 At 10.47.00 And Till Now HaveTidak ada komentar.

Ilustrasi Anggota Polisi – Jubi/Doc

Jayapura – Legislator Papua, Wilhelmus Pigai ingin oknum anggota polisi yang melakukan penyisiran di Kompleks Wowor, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, 5 Mei 2016 diproses hukum jika terbukti bersalah.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, sikap Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw mengirim tim Propam Polda setempat ke Mimika untuk melakukan investigasi dan memeriksa oknum-oknum polisi yang diduga melakukan penyisiran harus dituntaskan.

“Kalau terbukti bersalah, saya minta ada tindakan tegas. Harus tuntas. Tindakannya bukan dipindahkan ke daerah lain, tapi harus diproses hukum. Jangan hanya kode etik yang hukumannya ringan,” kata Pigai yang juga merupakan wakil dari Daerah Pengangkatan Mimika dan sekitarnya, Jumat (10/6/2016).

Namun kata dia, informasi yang didapat pihaknya, tak semua oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyisiran diperiksa. Termasuk Kapolsek Mimika Baru dan beberapa perwira menengah lainnya.

“Kami ingin semua yang diduga terlibat penyisiran diperiksa. Kami akan minta hasil investigasi dan pemeriksaan yang dilakukan Propam Polda Papua. Kami mau disampaikan ke publik agar transparan dan terbuka,” ucapnya.

Katanya, jika terbukti bersalah oknum itu jangan hanya dipindah tugaskan ke tempat lain. Namun harus diporses hukum. Ini agar ada efek jera. Apalagi Kapolres Mimika sendiri lanjut dia, mengaku kepada salah satu tokoh agama di Mimika tak memerintahkan penyisiran.

“Kepada saya Kapolres juga menyatakan hal yang sama. Tak memerintahkan penyisiran. Tapi itu diskresi. Kapolres juga mengaku akan memproses oknum-oknum anggotanya,” katanya.

Hal yang sama dikatakan anggota DPR Papua dari Dapil Mimika dan sekitarnya, Mathea Mamoyau. Menurutnya, kini hasil investigasi yang sudah dilakukan DPR Papua sedang dirampungkan dan akan diserahkan ke DPR Papua. Pihak parlemen juga berencana akan melakukan pertemuan dengan Polda Papua terkait masalah itu.

Sebelumnya, Kapolres Mimika, AKBP Yustanto mengatakan, kejadian itu akibat salah komunikasi warga dengan pihak kepolisian. Pasca kejadian, semua pihak melakukan pertemuan. Ia juga meminta maaf atas kejadian itu. (*)

Sumber : www.tabloidjubi.com