Gubernur Papua Lukas Enembe. |
JAYAPURA -- Gubernur Papua Lukas Enembe mendaku (klaim) bahwa
pihaknya tidak pernah dilibatkan soal perpanjangan kontrak karya PT
Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika.
"Jadi, jika Freeport atau pihak lainnya mengatakan sudah melibatkan
pemerintah, pemerintah yang mana, karena Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Papua merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah," katanya
di Jayapura, Senin (16/11).
Menurut Lukas, pihak yang menentukan PT Freeport Indonesia beroperasi
atau tidak di Kabupaten Mimika adalah Pemprov Papua, sehingga harus ada
partisipasi dari pihaknya. "Hendak cepat atau lambat, kami yang
tentukan, jika dilibatkan sejak awal, maka perpanjangan kontrak karya
ini bisa jadi sudah selesai," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya berharap pembahasan perpanjangan kontrak
karya PT Freeport Indonesia segera ditetapkan. "Jadi, saya pikir sudah
waktunya ditentukan, jangan berlarut-larut seperti ini, karena akan
menyusahkan banyak pihak," katanya lagi.
Dia menuturkan pihaknya meminta PT Freeport Indonesia untuk melakukan
perpanjangan kontrak kerja pada tahun ini, karena prosesnya tidak
sederhana.
"Jelas jika sudah dilakukan kesepakatan perpanjangan kontrak karya,
kita harus mendapat bagian dari PT Freeport Indonesia, kita harus masuk
di dalamnya," ujarnya lagi.
Dia menambahkan saham Pemprov Papua harus ada dalam kontrak karya
tersebut, sehingga jelas apa saja bagian yang dimiliki oleh pihaknya.
Sumber : http://nasional.republika.co.id
Tidak ada komentar :
Berikan Tanggapan Andan Disini: